Senin, 07 September 2015

Kita Semua Sejatinya Adalah Humas

Kita Semua Sejatinya Adalah Humas

Detti Febrina*

Lima tahun lalu penempatan personal di struktur humas PKS masih kerap jadi problem bagi banyak Dewan Pengurus Wilayah (DPW) apalagi Dewan Pengurus Daerah (DPD) - termasuk perwakilan partai di luar negeri. Hingga kini, di wilayah minim kader, struktur humas biasa dirangkap dengan bidang kebijakan publik, atau bahkan sekretaris umum, atau bahkan ditiadakan.

Ini berkelindan dengan pemahaman humas yang juga masih berbagai-bagai. Dalam berbagai tulisan saya pernah singgung betapa personal humas partai - secara tak layak - ada yang masih dianggap sebagai 'hanya' tukang dokumentasi dan tukang mengantarkan surat.

Namun realitas sosial dan politik bergulir cepat dan justru menunjukkan bahwa ada problem utama kehumasan partai yang lebih mendasar ketimbang sekedar ketersediaan SDM humas di struktur (sebagai catatan, Rakornas Humas, Mei 2014 di Solo dan Public Relation Summit, Oktober 2014 di Bandar Lampung berhasil mempertemukan sekira 200 punggawa kehumasan partai sepelosok negeri, det.).

Kejadian sepanjang periode 2010-2014 yang cukup banyak membelalakkan mata, menunjukkan bahwa problem utama kehumasan justru ada pada pemahaman jatidiri partai itu sendiri. Masih terasa beban mengomunikasikan diri "bersih, peduli, profesional" itu. Masih terasa benturan penegasan jatidiri "partai dakwah" dengan gempuran stigma korupsi sapi dan -maaf- perempuan.

Keyakinan bahwa para peletak fondasi jamaah ini lebih tangguh, lebih pandai, lebih solid, dan yang jelas punya alasan yang far beyond just as political party daripada para konspirator itu, sayangnya tak semerata dipegang teguh. Bagi yang memegang teguh, ada yang tetiba bertindak sebagai "juru bicara" partai tanpa kepahaman, kedalaman, dan kepatutan. Ada yang membela berapi-api di media sosial, lalu terhenyak saat kenyataan menunjukkan sebaliknya.

Tiada maksud menihilkan upaya tangan-tangan qiyadah pun kader untuk menegakkan bangunan dakwah partai ini di percakapan ruang publik. Fakta itu hanya menisbatkan bahwa kader butuh bekal tambahan agar lebih siap perang. Tak sekedar wajibat untuk punya akun media sosial, namun juga terampil menggunakannya demi sebesar-besar kemaslahatan umat.

Maka sesungguhnya problem utama kehumasan partai terletak pada kesadaran bahwa kita semua, setiap kader partai ini - apalagi para qiyadah pun para anggota legislatif dan seluruh public figurenya - sejatinya adalah humas partai ini. Kesadaran yang berujung pada amat mendesaknya kebutuhan untuk mengedukasi kader agar lebih literatif: Tak mudah terguncang isu, pandai menahan diri demi mengumpulkan bahan klarifikasi, fasih menempatkan diri bicara apa dengan media apa, serta tahu kapan harus bicara dan kapan diam.

Dan insya allah tidak ada kata terlambat. []

*Kabid Humas DPW PKS Lampung
Tulisan dalam newsletter produksi Tim Komunikasi dan Penokohan DPP PKS, 11 Agustus 2014
Share:

welcome to detti's blog

communication scholar & practitioner, hopefully being lifetime citizen journalist, simply laid back ambivert

Mengoptimalkan Google Alerts untuk Media Monitoring

Menyusun panduan optimalisasi google alerts ini sekira dua bulan sebelum ramadhan tahun lalu. Belum sempat di- digital archive , apa daya fi...

Popular Posts