Senin, 21 September 2015

Trust Me, PR Is Staying Alive #1

Trust Me, PRTrust Me, PR Is Staying Alive
~Bedah Ulang Citra Partai Dakwah #1

Profesor Robert Phillips bisa disebut salah satu legenda hidup public relation (PR) internasional. Pertama kali mendirikan perusahaan PR di usia 23 tahun, lalu menjadi Presiden firma PR terbesar dunia Edelman EMEA, tentu bukan tanpa alasan ketika guru besar asal Inggris ini tiba-tiba menerbitkan buku setebal 300 halaman berjudul "Trust Me, PR Is Dead" (Unbound Project production, 2009; June 18th, 2015 paperback verse).
Dengan judul yang amat provokatif, buku ini bisa disebut produk satir hasil pertapaan sufistik expert humas. Senyatanya, "Trust Me, PR Is Dead" justru berisi pencerahan, buah kegundahan praktik-praktik PR para pimpinan puncak negara maupun korporasi, yang notabene sebagian merupakan kliennya sendiri.
Setelah buku Phillips, muncul artikel-artikel seperti "Trust Me, PR Is Not Dead" (Stephen Waddington, UK Chartered Institute of Public Relation), "Trust Me, PR Is Dead But Conscious Business Is Not" dan tulisan-tulisan sejenis yang tak lain merupakan review buku Phillips.
Bahkan muncul trend artikel-artikel yang bicara tentang "kematian" di banyak isu lain. Sebut saja diplomat Inggris Tom Fletcher yang terseret idea skeptis paranoid pasca Edward Snowden dan Julian Assange, menulis artikel "Is It Diplomacy Dead Too?"
Buku "Trust Me .." Prof. Phillips sendiri sederhananya menggugat praktik manipulasi massa yang dilakukan oleh banyak (bahkan mungkin semua?) perusahaan konsultan PR, demi meraih kepercayaan publik. TRUST adalah kata yang bukan hanya ia jadikan judul, namun juga diulang beberapa kali di sana.
Berikut beberapa kutipan soal trust di buku Phillips:
"Trust is a funny word. It has been used and abused to the point of exhaustion."
"Trust can only be built through actions, not words. It has to be hard fought for, hard earned, and hard won, every day. There is no magic wand."
"If the crisis of trust is a crisis of leadership, then it is also a crisis of legitimacy."
Mungkin pengalaman berpuluh tahun membawa Phillips pada kesadaran bahwa manipulasi itu memuakkan. Exhausted. Melelahkan.
***
Negasi Pencitraan
Lalu apa urusannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Dengan citra PKS, khususnya pasca keputusan Majelis Syuro 11 Agustus 2015 yang di antaranya mengekalkan khittah partai dakwah "bersih, peduli, profesional", di bawah kepemimpinan Salim Segaf Al Jufri dan M. Sohibul Iman?
Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa tulisan ini memang bukan review buku Philips, karena PR sebagaimana terjadi dan diyakini Prof. Philips tampaknya tak sebangun dengan PR atau humas yang berlaku di PKS. Juga karena jika negasi "PR Is Dead" ini diamini, maka selesai sudah tugas Bidang Humas PKS (haha ..).
Namun justru negasi itulah yang menarik dicermati.
Pertama, PR yang dipahami Phillips dan koleganya adalah PR manipulatif, semata profit oriented, voiceless citizen/customer, menghalalkan segala cara, membungkus produk maupun kebijakan busuk dengan kemasan menarik.
Pantas jika Phillips lelah.
Dan rasa-rasanya kader PKS tak diajarkan menjadi makhluk serupa itu. Termasuk dalam habit literasi dan diseminasi informasinya. Bahwa masih terjadi offside di sana sini, saya kira ini yang harus menjadi salah satu pekerjaan rumah yang segera diselesaikan kepengurusan PKS di bawah nahkoda baru.
Karena PR seharusnya bukan semata soal citra. PR seharusnya tumbuh atas landasan kredibilitas dan reputasi.
Kedua, humas dalam tubuh PKS adalah organ yang terstruktur bahkan cenderung menjadi laku yang harus dihidupkan seluruh kader.
Secara formal, pengurusan PKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan memiliki dan memfungsikan bidang humas. Setahun setidaknya ada dua pertemuan nasional humas menyertakan komunitas pegiat fotografi, videografi, dan media baru.
Upgrading kehumasan, juga penilaian dan pemberian "rapor",  dilakukan berjenjang. Website-website dan akun media sosial dirapikan dan standar prosedur diberlakukan. Walau belum merata, ketrampilan literasi bagi figur publik maupun kader PKS terus dilatih.
Namun apakah fungsi humas juga benar terstruktur di partai-partai politik lain? Bukan hanya agar secara formal partai politik punya seseorang yang bisa disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Atau alih-alih 'menyerahkan' saja fungsi tersebut pada praktisi pers, praktisi iklan atau konsultan PR?
Maka tinjauan PR untuk partai politik maupun politisi di Indonesia perlu dikaji lebih dalam, pun jika dianggap penting mempertimbangkan anomali yang dihidangkan PKS.
Karena dalam anomali ini, kenyataannya PR dirawat, tumbuh, ditata layaknya lembaga profit.
Karena bisa jadi, Mr. Phillips, antitesis dan antiskeptis "PR Is Dead" bisa Anda temukan di Indonesia.
[]
Share:

welcome to detti's blog

communication scholar & practitioner, hopefully being lifetime citizen journalist, simply laid back ambivert

Mengoptimalkan Google Alerts untuk Media Monitoring

Menyusun panduan optimalisasi google alerts ini sekira dua bulan sebelum ramadhan tahun lalu. Belum sempat di- digital archive , apa daya fi...

Popular Posts